AKAD KPR

AKAD KREDIT PEMILIKAN RUMAH / KPR


Akad kredit adalah rangkaian dari proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dimana setelah melalui proses pemeriksaan dokumen-dukemen persyaratan kredit yang anda serahkan sebelumnya, dan kemudian setelah itu dilakukan analisis resiko kredit, wawancara, dan survey, calon konsumen dinilai memenuhi syarat dan ketentuan pihak pemberi dana kredit, maka pengajuan KPR anda disetujui dan anda akan menerima Surat Penegasan Persetujuan Penyedian Kredit (SP3K) oleh pihak pemberi dana pinjaman kredit tersebut (Bank atau non Bank). Dan jika persyaratan dalam SP3K telah dilengkapi oleh calon konsumen, maka proses selanjutnya adalah akad kredit itu sendiri.

Di dalam akad kredit pihak pemberi dana kredit akan menjelaskan kepada calon konsumen tentang jangka waktu KPR, besarnya angsuran kredit perbulan, sistem suku bunga, cara pelunasan kredit dengan cepat, hal-hal yang dilakukan bila debitur menunggak membayar angsuran, dsb. Proses akad KPR ini disaksikan oleh pihak notaris yang sudah ditentukan oleh pihak pemberi KPR.


BIAYA AKAD


Merupakan biaya-biaya yang biasanya timbul dalam rangka proses akad kredit KPR. Adapun biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh calon konsumen pada beberapa pihak seperti notaris, developer dan bank, dalam rangka menyelesaikan segala kewajiban yang harus diselesaikan calon konsumen sebelum resmi membeli rumah. Biaya-biaya itu adalah sebagai berikut :

Biaya Pengurusan AJB

AJB / Akta Jual Beli merupakan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari developer sebagai penjual, dengan calon pembeli sebagai pemilik baru. Dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Notaris.

Biaya Roya

Pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya". Dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa selama Pembeli masih dalam masa Kredit dan belum lunas maka nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik adalah nama Bank Pemberi Kredit dan Bank tersebut mempunyai hak secara penuh atas kepemilikan rumah tersebut.

BBN / Bea Balik Nama

Biaya yang di keluarkan oleh Calon Pembeli untuk merubah nama kepemilikan yang ada di sertifikat dari milik developer ke nama calon pembeli.

BPHTB / Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah biaya yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Biaya Akad BTN

Biaya Akad yang telah di tentukan oleh BTN (Bank Tabungan Negara) sebagai Bank pemberi fasilitas Kredit FLPP dan biasanya biaya tersebut tertera di dalam SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit).

Biaya Administrasi

Biaya administrasi meliputi semua biaya dalam melakukan fungsi administasi yaitu biaya biaya yang sudah di keluarkan developer dalam proses KPR FLPP (kertas, Transportasi, dll).

Biaya Pemecahan Sertifikat

Developer Perumahan biasanya membeli sertifikat dengan luas tanah yang besar dan belum di bagi per luas tanah dan bangunan yang akan di jual, maka sertifikat tersebut dimanakan sebagai Sertifikat Induk. Lalu setelah di bangun berdasarkan luas yang telah di tentukan oleh developer. Maka setiap calon pembeli perumahan tersebut akan menempati sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan yang telah di beli atau di tetapkan maka sertifikat tersebut harus di pecah dari sertifikat Induk dan Biaya ini di tanggung oleh calon pembeli.

Kekurangan DP

DP total sebenarnya perumahan Subsidi kita adalah sebesar Rp7.000.000,-. Pastinya ada DP Rp2.000.000,- yang telah dibayarkan sendiri oleh calon konsumen dengan membuka tabungan di Bank BTN saat awal proses. Lalu ditambah keringanan Rp4.000.000,- yang di subsidi oleh pemerintah (SBUM), maka kekurangan DP yang harus dibayarkan pada saat akad sebesar Rp1.000.000,-




RANGKUMAN ATURAN BIAYA AKAD PROSPERA



1. BIAYA AKAD TERDIRI DARI: BIAYA BBN, PENERBITAN SURAT ROYA, PENGURUSAN AJB, BPHTB, BIAYA PEMECAHAN SERTIFIKAT, SERTA SEMUA BIAYA YANG DITERBITKAN OLEH PERBANKAN SETEMPAT DALAM RANGKA PROSES AKAD KPR

2. DOWN PAYMENT HARUS TERBAYARKAN DALAM BENTUK PEMBUKAAN REKENING BANK BTN (UMUMNYA), ATAS NAMA CALON USER YANG BERSANGKUTAN, SEBELUM PROSES WAWANCARA DENGAN PIHAK BANK BERLANGSUNG

3. SEMUA DP DAN BIAYA AKAD, BESERTA KEKURANGAN PLAFOND KREDIT HARUS LUNAS TERBAYAR, 2 X 24 JAM SEBELUM PROSES AKAD KPR BANK

4. BIAYA AKAD BISA DIANGSUR MELALUI DEVELOPER, DAN HARUS SUDAH LUNAS SEBELUM PROSES AKAD KPR *POIN 3

5. KEKURANGAN PLAFOND KPR TIDAK BISA DICICIL, DAN HARUS LUNAS SEBELUM PROSES AKAD KPR *POIN 3

6. BIAYA AKAD INI BERLAKU, TERHITUNG SEMUA SP3K YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BANK SETEMPAT PER TANGGAL 26 MEI 2017

7. SETIAP SALES OFFICER WAJIB MEMBERIKAN SEGALA INFORMASI DIATAS KEPADA SEMUA CALON USER, TANPA TERKECUALI